Model Penganggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Dana Perimbangan
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v6i2.1632Abstract
Regional head elections were held simultaneously on December 9, 2020, followed by 9 provinces, 224 districts and 37 cities in the territory of Indonesia. The budget for holding the simultaneous regional head elections in 2020 is sourced from a Regional Budget (APBD) grant from the Regional Government. However, the budgeting process sourced from the APBD had encountered problems, there were 3 provinces and 58 districts / cities that had not signed the Regional Grant Agreement (NPHD) even though it had passed the deadline for the NPHD preparation and signing stages, namely on October 1, 2019. Budget issues This will continue to be repeated as long as the regional head elections are still sourced from the APBD. This study aims to provide an idea of the budgeting model for regional head elections sourced from the State Budget through the Balancing Fund, namely the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK). This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The technique of collecting data through literature study. The results of this study indicate that budgeting sourced from the APBN through the balance fund will be able to accommodate the budget needs for the implementation of regional head elections, simplify complicated administration, and be free of budget political intervention in the regions.
Â
Keywords : Pilkada Budgeting Model, APBN, Balancing Fund, DAU, DAK
References
Abrar, Ana Nadhya. 2016. Tata Kelola Jurnalisme Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. “Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia.†Masyarakat Indonesia 42(1): 51–64.
Blocher, Edward J, Kung H Chen, Gary Cokins, and Thomas W. Lin. 2007. Manajemen Biaya. Jakarta: Salemba Empat.
Catt, Helena et al. 2014. Electoral Management Design. Revised Ed. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
cnnindonesia.com. 2019. “61 Daerah Belum Teken NPHD Sumber Dana Pilkada.†7 Oktober 2019. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191007193814-32-437582/61-daerah-belum-teken-nphd-sumber-dana-pilkada (April 19, 2020).
Fakhry, Syarifuddin, and Darwis Said. 2014. “Budget Process Pemerintahan Daerah: Menelisik Nilai Kemandaran Atas Perilaku Aktor Anggaran.†Jurnal Analisis 3(2).
Hamirul. 2020. Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi. Jambi: STIA Setih Setio Muara Bungo.
Hanida, Rozidateno Putri. 2010. “Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman.†Jurnal Penelitian Politik LIPI 7(1): 71–85.
Ismainar, Hetty. 2018. Manajemen Unit Kerja. Yogyakarta: Deepublish.
kemenkeu.go.id. 2021. “Rincian Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2020.†http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/2.-DAU.pdf (January 14, 2021).
Kholmi, Masiyah. 2019. Akuntansi Manajemen. Malang: UMMPress.
Kompas.com. 2020. “Kemendagri: Total Anggaran Pilkada 2020 Rp 15 Triliun.†7 Februari 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/17375451/kemendagri-total-anggaran-pilkada-2020-rp-15-triliun?page=all (April 19, 2020).
Mulyoto, Dana Persada, and Sartika Kurniali. 2013. Super Project Manager. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nurcholish, Hanif. 2005. Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pokras, Sandy. 2004. Building High Performance Teams. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Rubin, Irene S. 2019. The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. California: SAGE Publications.
Sodikin, Djuang Fadjar. 2020. Pendekatan Program Berbasis Spasial : Mewujudkan Sinergi Pembangunan Nasional Dan Daerah. Bandung: CV Cendekia Press.
tempo.co. 2017. “Dana Pilkada Terus Naik, Berikut Anggaran Tiga Tahun Terakhir.†21 November 2017. https://pilkada.tempo.co/read/1035588/dana-pilkada-terus-naik-berikut-anggaran-tiga-tahun-terakhir (April 19, 2020).
Peraturan dan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
