IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DINAS KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA CAGAR BUDAYA MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II DI KOTA PALEMBANG

Authors

  • Sutinah Andaryani Andaryani STIA & P ADS
  • Ambarwati Ambarwati Ambarwati STIA & P ADS

DOI:

https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2108

Abstract

ABSTRAK

 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui implementasi program kerja Dinas Kebudayaan dalam meningkatkan minat masyarakat pada Cagar Budaya Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan teori. Hasil penelitian menunjukkan tentang isi kebijakan yang terdiri dari enam indicator sebagai berikut, Pertama, kebijakan yang dilaksanakan yaitu pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya. Dinas Kebudayaan mengelola asset kebudayaan untuk lebih dekat ke publik seperti kegiatan museum keliling, museum go to school, pameran - pameran, dikskusi - diskusi diperlukan untuk meningkatkan literasi sejarah serta budaya masyarakat. Kedua, program kerja yang dilaksanakan yaitu Program pengembangan nilai budaya, pemasaran pariwisata dan destinasi pariwisata. Dalam konteks pengembangan didefiniskan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Ketiga, perubahan yang diharapkan yaitu  penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Keempat, program pelayanan administrasi perkantoran dan pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan dengan melibatkan bebagai instansi terkait. Salah satu nya dengan Dinas Pendidikan dan Pariwisata dalam gerakan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cagar budaya dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata. Kelima, kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sasaran kegiatan adalah kelembagaan yang tepat fungsi melalui Sumber Daya Aparatur yang berkapasitas. Keenam, berkenaan dengan sumber daya, dilaksanakan program penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan pendidikan pelatihan sumber daya manusia. Dimana sarana dan prasarana ditingkatkan dan sumber daya aparaturnya ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan dan pelatihan. Ditinjau dari konteks kekuasan dilihat dari tiga indikator. Pertama kekuasaan yang sifatnya lebih mengedepankan kepada tiga tugas pokok suatu lembaga yaitu pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Kepentingan dan strategi yang digunakan yaitu menciptakan beragam kemudahan masyarakat dalam mengkases cagar budaya dan kunjungan dengan biaya yang terjangkau. Kedua, Dinas Kebudayaan Kota Palembang memiliki karakteristik memberikan pelayanan kepada publik dengan standar operational prosedur yg telah ditetapkan. Ketiga, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja sehingga dapat dilihat sejauh mana Dinas Kebudayaan melaksanakan program kerjanya, dan sekaligus sebagai system pengawasan dan evaluasi dimasa yang akan datang.

 

Kata Kunci : Implementasi, Program Kerja, Minat Masyarakat, Cagar Budaya dan Museum

 

ABSTRACT

 

This study aimed to find out the implementation of the work program of the Department of Culture in increasing public interest in the Cultural Heritage of Sultan Mahmud Badaruddin II museum Palembang. This study applied a qualitative descriptive method with a case study design. The interview, observation and documentation were used in collecting data. The data analysis was carried out by using source triangulation techniques, methods and theories. The results of the study indicated that the content of the policy consisted of six indicators as follow, First, a policy implemented was the management of cultural diversity. The Department of Culture managed cultural assets in order to be accessible to the public such as, mobile museum activities, museum go to school, exhibitions, discussions. The discussions were needed to improve the history and culture literacy. Second, the work program implemented was the program of cultural value development, tourism promotion and tourism destination. In the context of development, it was defined as an increasing the potential value, information, and culture promotion and the utilization through research, revitalization, and adaptation. Third, the expected changes were the implementation of activities for the maintenance, preservation, and protection of the heritage of cultural values, arts and historical and ancient heritages which were conducted integratedly with the supports of relevant agencies continuously, and by considering development priorities. Fourth, the program of office administration service and partnership development by involving various related agencies. One of them was with the Department of Education and Tourism in the movement to provide education to the public about cultural heritage and make it as tourist destination. Fifth, activities were conducted to increase institutional capacity with proper function through improving the apparatus Human Resources. The goal of the activities were suitable institution with a proper function through qualified apparatus human resources. Sixth, in relation to resources, a program for providing facilities and infrastructure for the apparatus, and an education for human resources training was implemented so that the facilities and infrastructure were increased and the quality of the apparatus resources was improved through education and training. Furthermore, the context of power was judged from three indicators. First, the power was focused on the three main tasks of an institution: service, development and empowerment. The interest and strategies used were to create various facilities for the public to access the cultural heritage and visit with an affordable cost. Second, Department of Culture Service in Palembang had characteristics to provide services to the public with proper standard operating procedures. Third, a program of improve the development of the performance achievement reporting system to see how far Department of Culture had implemented the work program was conducted, and at the same time as a monitoring and evaluation system in the future.

 

Key words: Implementation, Work Program, Community Interest, Cultural Conservation and Museum

 

Author Biographies

Sutinah Andaryani Andaryani, STIA & P ADS

Ilmu Administrasi Negara

Ambarwati Ambarwati Ambarwati, STIA & P ADS

Ilmu Administrasi Negara

References

Daftar Pustaka

abdiprojo. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik†(On-Line), tersedia di : abdiprojo. blogspot. com/ 2010/ 04/ model – model –implementasi – kebijakan _ 05. html (5 April 2010)

Aneta, Asna. 2010. “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontaloâ€. Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No. 1 ( diakses pada Maret 2010), h.55.

Dewa, Ratu. 2020. Palembang Djaja. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Daerah Kota Palembang. Palembang

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. Studi Analisis Kebijakan. CV. Pustaka Setia. Bandung.

Dinas Kebudayaan Kota Palembang. 2020. Laporan Antara †Pembuatan Database Cagar Budaya Berbasis Data Spasial Kota Palembangâ€. Palembang.

Dinas Kebudayaan, Kota Palembang. 2019. “Rencana Strategi Tahun 2018-2023â€. Palembang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Museum

Nasrudin, Endin. 2020. Manajemen Pelayanan Publik. Pustaka Setia. Bandung.

Purwanto, Erwan Agus. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Gava Media. Yogyakarta.

Downloads

Published

2022-05-02

How to Cite

Andaryani, S. A., & Ambarwati, A. A. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA DINAS KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT PADA CAGAR BUDAYA MUSEUM SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II DI KOTA PALEMBANG. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7(2). https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2108

Issue

Section

Articles