Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis collaboratiev governance dalam program desa berdaya di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Bligo menjadi salah satu desa protipe pelaksanaan program desa berdaya dengan beberapa aktifitas berupa sekolah ibu-ibu produktif, bank sampah, kebun gizi, dan pengembangan wisata air yang terus berjalan hingga saat ini. Keberhasilan Desa Bligo dalam melaksanakan pemberdayaan tidak terlepas dari dukungan berbagai aktor diantaranya pemerintah desa, NGO rumah zakat, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak swasta yang turut serta mensukseskan program desa berdaya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memahami permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 10 dimensi collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa berdaya melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang saling percaya satu sama lain. Kepercayaan diantara pihak tersebut dituangkan ke dalam komitmen berupa kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati secara bersama. Adapun struktur jaringan di Desa Bligo terkategori sebagai self governance, yakni setiap pihak berpartisipasi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan mengakses (hak) berbagai kebutuhan dalam rangka mensukseskan program desa berdaya.
References
Ansell, C., dan Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 18(4): 543-571.
Creswell, J. W. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Edisi Indonesia (cetakan I). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fadlurrahman, Mukti, A., Kurniasih, Y., & Winanta, R. A. 2022. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Vol. 7(2): 29-35.
Fatimah, Siti. 2020. Peran Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Berdaya (Studi Kasus di Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang). Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
Febrian R. A. 2016. Collaborative Governance Dalam Pembangunankawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi). WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol. 2(1): 200-208.
Fitriani, Marsuq, & Suhardiman. 2019. Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan Masyarakat di Desa Muara Pantun Kabupaten Kutai Timur. Administrasi Publik. Vol. 1(1): 584-602.
Friedman, John. 1992. Empowerment the Politics of Alternative Development. Cambridge, USA: Blackwell Publishers
Hartman, C., Hofman, P. S, Stafford, E. R, & Bruijin. 2002. Environmental collaboration: potential and limits. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J.
Hikmat, H. 2013. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press
Ife, J. W. 1995. Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysiis and Practice. Melbourne: Longman.
Irawan D. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udaradi Kota Surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 5(3): 1-12.
Kariem, M. Q., & Afrijal. 2021. Collaborative Governance pada Revitalisasi Sungai Sekanak di Kota Palembang. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 6(3): 107-114.
Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron M. 2017. Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora. Vol. 19(1): 1-7.
Mardikanto, T & Soebianto, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Moore, M. H. 2009. Networked government. In Unlocking the power of networks: keys tohigh performance government. Retrieved from http://hollis.harvard.edu/?itemid=%7Clibrary/m/aleph%7C011904506
Muslim, A. 2012. Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Samudra Biru
Najiyati, S., Asmana, A., dan Suryadiputra, I. N. N. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Bogor: Wetlands International – Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada.
Orbawati E. B., Fadlurrahman, Mukti, A. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Desa Berdaya di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang (Laporan Penelitian). Magelang: Universitas Tidar. 2021.
Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
Sudarmo. 2011. Issu-Issu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media.
Sugiyono. 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. ALFABETA: Bandung
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian StrategisPembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Ulumiyah, I., Gani, A. J. A., dan Mindarti, L. I. 2013. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1(5): 890-899.
Yasintha, P. N. 2020. Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol. 4(1): 1-23.
