PEMETAAN BATAS WILAYAH DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI DESA DI DUSUN TALANG BAYUR DESA SUKANEGARA, KECAMATAN TANJUNG BINTANG, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TIka Christy Novianti; Fauzan Murdapa; Erlan Sumanjaya; Safri Yanti Rahayu

doi:10.36982/jam.v10i1.7046

Authors

TIka Christy Novianti Universitas Lampung
Fauzan Murdapa Universitas Lampung
Erlan Sumanjaya Universitas Lampung
Safri Yanti Rahayu Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.36982/jam.v10i1.7046

Keywords:

Peta Batas Wilayah, GNSS, Kartometrik, Toponim

Abstract

Penegasan batas wilayah merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Dusun Talang Bayur, yang merupakan bagian dari Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, hingga saat ini belum memiliki peta batas wilayah yang sah dan terukur secara teknis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik batas, ketidaktepatan sasaran pembangunan, serta hambatan dalam pengelolaan aset dan pelayanan publik berbasis wilayah. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan batas wilayah Dusun Talang Bayur dengan pendekatan teknis dan partisipatif, menggunakan kombinasi metode survei Global Navigation Satellite System (GNSS), kartometrik, dan survei toponim. Survei GNSS digunakan untuk memperoleh koordinat titik-titik batas secara presisi. Metode kartometrik dilakukan sebagai langkah pengolahan data spasial dari peta dasar sesuai aturan Permendagri No. 45 Tahun 2016., sedangkan survei toponim dilaksanakan guna mengidentifikasi dan memverifikasi nama-nama geografis lokal berdasarkan pengetahuan masyarakat. Hasil kegiatan ini berupa peta batas dusun yang akurat dan terdokumentasi, lengkap dengan daftar koordinat dan unsur toponim, yang dapat dijadikan dasar legal dan administratif oleh pemerintah desa. Dengan demikian, pemetaan ini menjadi bagian penting dalam mendukung tertib administrasi desa, mencegah konflik batas, serta memperkuat integrasi data geospasial dalam sistem informasi desa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta.

Badan Informasi Geospasial. (2020). Petunjuk Teknis Pemetaan Batas Administrasi Desa. Cibinong: BIG.

Hasim, M. R., Rahman, A., & Yusuf, S. (2022). Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jurnal Agraria dan Geospasial, Universitas Hasanuddin. https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/43484

Kasmiati, S., dkk. (2023). Implementasi metode kartometrik berbantuan citra Google Earth untuk pemetaan penegasan batas wilayah di Kelurahan Matabubu, Kota Kendari. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa. Jakarta: Kemendagri.

Mansyur, M., Effendi, R., Yahya, D., & Anis, M. Z. A. (2026). A Study of Banjarmasin City’s Toponyms as a Learning Resource for Local History Based on Wetland Wisdom. Yupa: Historical Studies Journal, 9(4), 258–272. https://doi.org/10.30872/yupa.v9i4.5719

Marbawi, M., Yuwono, B. D., & Sudarsono, B. (2015). Analisis Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan GNSS RTK-Radio dan RTK-NTRIP pada Stasiun CORS UNDIP. Jurnal Geodesi UNDIP, 4(4), 297–306.

Nadeak, H., Simanjuntak, D., & Sitorus, A. (2019). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Bina Praja, Kementerian Dalam Negeri. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/24

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Perdana, A. P., & Ostermann, F. O. (2018). A citizen science approach for collecting toponyms. ISPRS International Journal of Geo-Information, 7(6), 222. https://doi.org/10.3390/ijgi7060222

Pratomo, D. G., & Hani’ah. (2016). Penentuan batas wilayah desa secara kartometrik menggunakan citra resolusi tinggi dan peta RBI. Jurnal Geodesi, 5(2), 1–10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi

RPJMN 2020–2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmn

Suardita, I. K., Sudana, I. G. R., & Wirawan, I. W. (2021). Urgensi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam Perspektif Otonomi Desa. Yustitia Journal of Law, Universitas Ngurah Rai. https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1122

Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2023). Evaluasi Penetapan Batas Desa terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong. Jurnal Geomatika dan Informasi Spasial (JGISE), Universitas Gadjah Mada. https://jurnal.ugm.ac.id/jgise/article/view/65171