Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan Mangrove di Kota Tanjungpinang)

Shahril Budiman, Diah Siti Utari, Noora Fazira, Junriana Junriana

Abstract


ABSTRACT

The Government of administration can not be separated of supervision. One of supervision undertaken by Governments in this time is the supervision of mangrove tree. Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang City is agencies who runs supervision of mangrove according to the legislation on environmental one of them is Undang-undang Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management and by law number 10 0f 2014 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. It is crucial as following sustainable development and also basically government that has responsibility in the supervision of mangrove, it begun with data of environment especially mangrove ecosystem. As part of that government should have data on board about mangrove. Additionally, government should have a partnership with community to do the planting mangrove that have been damagedm expected Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan in Kepulauan Riau Provincial and KPHP can do coordination in did routine patrol, and expected all Government that has responsibility in the supervision of mangrove can apply criminal sanctions expressly to anyone who does mangrove destruction. We can looking forward about dualism between provincial government and Tanjungpinang municipatility government regarding mangrove protection. However, it’s as a result of local government policy issuing by national government.

Keywords : local government, mangrove, policy, environment, monitoring

ABSTRAK

Penyelenggaran administrasi pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari pengawasan. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu pengawasan terhadap mangrove. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang menjalankan pengawasan mangrove berdasarkan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini begitu krusial sebagaimana diamanatkan pada konsep pembangunan berkelanjutan serta fungsi dasar dari pemerintahan yang sememangnya memiliki responsibilitas terhadap pengawasan dari ekosistem mangrove di Kota Tanjungpinang, dan memang mesti dimulai dari ketersediaan data yang menjadi sorotan selama proses penelitian ini dilakukan. Disamping itu juga, pemerintah daerah provinsi kepulauan riau dan pemerintah kota tanjungpinang mesti bekerjasama bersama komunitas untuk melakukan penanaman kembali terhadap lokasi-lokasi yang didalam rencana tata ruang dan wilayah menjadi kawasan lindung khsuusnya mangrove. , lalu diharapkan DLH Kota Tanjungpinang, DLHK Provinsi Kepulauan Riau maupun KPHP dapat melakukan koordinasi dalam melakukan patroli secara rutin dan terjadwal, serta diharapkan DLH Kota Tanjungpinang dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan Satpol PP untuk menerapkan sanksi pidana secara tegas kepada siapapun yang melakukan perusakan mangrove. Kita bisa melihat bahwasanya terdapat dualism didalam kewenangan pemerintah daerah yang seolah melempar tanggung jawab urusan lingkungan hidup disebabkan oleh peraturan perundangan pemerintah daerah yang dihembuskan dari pemerintah pusat.

Kata kunci : pemerintah daerah, mangrove, kebijakan, lingkungan, pengawasan

Full Text:

PDF

References


Brantas, D. 2009. Dasar-dasar manajemen. Bandung: Alfabeta.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.76/menLHK-II/2015

Lestari, F. 2014. Komposisi Jenis Dan Sebaran Ekosistem Mangrove Di Kawasan Pesisir Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Jurnal Dinamika Maritim IV (1), 68-75.

Mukarom, Z., & Laksana, M. W. 2016. Membangun kinerja pelayanan publik. Bandung: Pustaka Setia

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014–2034

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. Nomor 2 Tahun 2013. Tentang. Izin Penimbunan Lahan

Peraturan Daerah No 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang. Izin Lingkungan

Rusila Noor, Y., Khazali, M., & Suryadiputra, I. N. N. 1999. Panduan pengenalan mangrove di Indonesia. Wetland Internasional Programme. Bogor.

Siagian, S. P.(2006) Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Surya, Pramono; 2016; Batam Today, 3-4 September 2016; Tanjungpinang

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2009. Tentang. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2014. Tentang. Pemerintahan Daerah

Wahab, Solihin Abdul. 2006. Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.

Yuzlina, Feni; 2016; Haluan Kepri, 2 September 2016; Tanjungpinang


Refbacks

  • There are currently no refbacks.