Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1024Abstract
Abstract
This study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.
Keywords : KPU, Disability, Participation
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.
Kata kunci : KPU, Disabilitas, PartisipasiReferences
Amaliatulwalidain. 2017. Peran Dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Dalam Menginternasasikan Kebijakan Berperspektif Gender Di Kotapalembang Tahun 2016. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 2 (1), 11.
Fauzan Khairazi, S. M. 2015. Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Inovatif , 8 (1), 85.
Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. 2018. Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (Diy) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan. Jurnal Ilmu Politik , 9 (2), 65.
Lestari, D. 2018. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. JOM FISIP , 5, 03.
Nurrasyid, R. 2017. Persepsi Poitik Pemili Kaum Difabel (Different Abillity) terhadap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan. (n.d.).
Punggar, C. M. 2019, juni 11. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Palembang. (W. Sari, Interviewer)
Putri, M. P. 2016. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. eJournal Ilmu-Komunikasi , 4 (1), 35.
Rachmiatie, A. 2005. Keberadaan Radio Komunikasi Sebagai Eskalasi Demokratisasi Komunikasi pada Komunitas Pedesaan di Jawa Barat. Mediator , 6 (2), 220.
Sarwono, S. W. 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
Sholeh, A. 2015. Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta Palastren , 08 (02), 303.
Soekanto, S. 2016. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Yandarisman, O. 2013. Peran Panitia Pemilihan umum AksesPenyandang Cacat (PPUA PENCA) dalam Sosialisai Politik bagi Masyarakat Difabel dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2013. Retrieved April 2019, from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/5154/496
Zulkarnain, M. 2019, Juli 13. Penyandang Tunanetra. (W. Sari, Interviewer)
