Dinamika Politik Pembentukan Daerah Otonomi Batu Kabupaten Balanipa Tahun 2014-2019
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1982Abstract
Â
Wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Balanipa di Sulawesi Barat sudah bergulir sejak tahun 2007, namun belum pula terealisasi hingga saat ini. Dalam perencanaannya juga diwarnai pro dan kontra antara pihak yang mendukung pembentukan DOB untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan pihak yang menggangap DOB hanya sebagai alat politik bagi elit-elit yang memiliki kepentingan, serta adanya moratorium pembentukan daerah baru yang diberlalukan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 yang dianggap sebagai salah satu faktor belum terealisasinya pembentukan DOB Kabupaten Balanipa. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa serta motif politik apa yang melatar belakanginya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara dan literatur review. Hasilnya menunjukkan bahwa dinamika politik pembentukan DOB Kabupaten Balanipa terjadi di berbagai kalangan elit politik lokal dan juga masyarakat, namun akhirnya bersama-sama menyetujui dan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Balanipa. Sedangkan motif politik terdiri atas motif sebab dan motif motif tujuan.
Â
Kata Kunci : Dinamika Politik, Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Balanipa
References
Alexsander, Y. (2016) ‘Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematika Dan Tantangannya Di Indonesia’.
Damopolii, L., Supriyono, B. and Hakim, L. (2014) ‘Hubungan Negara-Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Daerah Otonom Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur’, Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora, 17(4).
Dirgantara, G. (2021) ‘Golkar Polman Komitmen Perjuangkan Pembentukan Kabupaten Balanipa’, antaranews.com.
Fibrianti, N. (2017) ‘Dinamika Aktor Dalam Persiapan Pemekaran Daerah Balanipa’, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 3(1).
Ismar (2017) Konsep Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Allaudin. Available at: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4135/.
Jamaluddi, I. (2014) Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa. Universitas Hassanudin.
Kambuno, H. (2017) ‘Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah’, neliti.
Lestari, D. (2019) ‘DPRD Sulbar Setujui Pembentukan Kabupaten Balanipa’, antaranews.com.
Martins, O. do C. (2017) ‘Kesiapan Implementasi Otonomi Daerah Di Municipio Liquica Timor-Leste’, Jurnal Renaissance, 2(1).
Munir, M. (2013) 'DOB Balanipa: Peluang Dan Perjuangannya', Rumpita.
Sommaliagustina, D. (2019) ‘Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah’, Journal of Governance Innovation, 1(1).
Sulaeman (2018) ‘Analisis Sosio-Yuridis Pemekaran Kabupaten Balanipa’, Jurnal Arajang, 1(1).
Susanto, V. Y. (2020) ‘Pemerintah kembali tunda moratorium pemekaran daerah, ini kata KPPOD’, Kontan.co.id.
Syafrizal (2017) ‘Dampak Otonomi Daerah Terhadap Politik Etnisitas: Upaya Mengantisipasi Gejolak Konflik’, Fikiran Masyarakat, 5(3).
Zuhro, R. S. (2016) ‘Otoda Dalam UU Pemda Baru: Masalah Dan Tantangan Hubungan Pusat Dan Daerah’, Jurnal Penelitian Politik, 13(2).
