Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang

Abstract

Tulisan ini menggambarkan perempuan di dunia politik untuk pemikiran kesetaraan, perempuan diwacanakan agar dapat menempati posisi strategis dalam pembangunan namun implementasinya belum maksimal. Dari segi kuota sebagian besar parpol bisa memenuhi kuota 30%, namun teori the glass ceiling masih berlaku dalam ranah politik karena adanya hambatan pribadi, hambatan situasional, dan hambatan sosial. Partai politikpun sudah mengakui dan menerapkan tentang kuota 30% perempuan, di dalam partainya bahkan termasuk ke dalam struktur kepengurusan. Tulisan ini mencoba menguraikan tantangan yang muncul secara struktural, menunjukkan kaum perempuan menghadapi masalah dalam melakukan tugas di rumah dan juga di partai politik. Persepsi wanita dalam memandang peran ideal seorang wanita merupakan dasar bagi wanita untuk memutuskan apakah akan bekerja atau tetap di rumah, sering kali wanita diposisikan pada kondisi harus bekerja, sehingga ada dilema di hati untuk memilih karier atau keluarga. Penelitian kualitatif ini mengunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara kepada beberapa informan terpercaya, serta melakukan observasi untuk melihat terkaitan teori dengan fakta yang ada dan memperdalam analisis untuk memperbanyak informasi menggunakan representasi barang – barang tertullis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau undang – undang dan partai politik sudah sangat mendukung tentang kedudukan perempuan di dalam partai politik, glass ceiling tetap saja terjadi tetapi hal ini bukan lagi berdasarkan budaya partiarki melainkan kendala di perempuan itu sendiri. Hal ini sangat jelas bahwa rasa tidak percaya diri perempuan, bahkan rasa bersalah kepada keluarga jika terlalu aktif dalam partai, ataupun penempatan jabatan struktur yang tidak sesuai dengan harapan mereka bahkan keterbatasan dana. Merupakan kendala yang sekarang di hadapi perempuan untuk aktif dalam dunia politik khususnya dalam sktruktur kepengurusan partai politik, sehingga tetap saja perempuan tidak bisa terjun ke dalam dunia politik secara penuh.