Pelaksanaan Lelang Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berbasis Sistem Merit di Kabupaten Klaten Tahun 2018
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2334Abstract
Bureaucracy is a system used by the government to create a competitive state civil apparatus. One of the steps taken is by applying a merit system through position auction to select human resources who will carry out government functions. The government of Klaten Regency implemented the system after the issuance of regulations concerning filling in positions. The method applied in this research was qualitative. This method aims to find out about events or phenomena occurring in the subject of research that can take the form of behaviors, activities, applications, and thoughts described through writing and words. The participants in this research are the Head of Regional Staffing Agency Klaten Regency, the selection committee, and participants who passed the selection. The technique used in this research was interview and documentation. Based on the results of the research, the implementation of the position auction in Klaten Regency has been carried out effectively by referring to Ministry of Administrative and bureaucracy reform 14 the year 2014 where several stages of selection must be open and competitive and implement predetermined requirements, such as competency requirements, education and training, work experience and performance and including the preparation, holding competency test, inauguration, and evaluation. The suggestion for this research is to give a long time for participants to express their abilities and knowledge optimally. Furthermore, the selection committee is expected to explore the ability of the participants to get quality, competent, and professional state civil apparaturs. Â
Keywords :Â Bureaucracy, State Civil Apparaturs, Meryt System
Birokrasi merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan aparatur sipil negara yang berdaya saing. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan merit system melalui lelang jabatan untuk menyeleksi sumber daya manusia yang akan menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan sistem tersebut setelah terbitnya peraturan tentang pengisian jabatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi pada subjek penelitian yang dapat berupa perilaku, aktivitas, aplikasi, dan pemikiran yang digambarkan melalui tulisan dan kata-kata. Partisipan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, panitia seleksi, dan peserta yang lolos seleksi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelelangan jabatan di Kabupaten Klaten telah dilakukan secara efektif dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan PAN 14 Tahun 2014 dimana beberapa tahapan seleksi harus terbuka dan kompetitif serta melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan, seperti persyaratan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja dan kinerja serta meliputi persiapan, penyelenggaraan uji kompetensi, pelantikan, dan evaluasi. Saran untuk penelitian ini adalah memberikan waktu yang lama bagi peserta untuk mengekspresikan kemampuan dan pengetahuannya secara optimal. Selanjutnya, panitia seleksi diharapkan menggali kemampuan peserta untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas, kompeten, dan profesional
Â
Kata Kunci :Â Birokrasi, Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit
References
Alkadafi, M., Rahmadani, R., & Andry, H. (2018). Analisis Reformasi Kepegawaian (Studi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Berbasis Merit Sistem Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). 4, 13.
Atmojo, M. E. (2016). Analisis Proses Promosi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus: Proses Promosi Jabatan Stuktural Eselon II di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014). Jurnal Aristo, 4(2).
Atmojo, M. E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Pejabat Struktural Eselon II Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 10(1), 10. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1419
Daniarsyah, D. (2017). Merit System Implementation In The Open Recruitment Of Asn Senior Executive Services Job Promotion (Critical Analysis Thinking). 11, 10.
Irvanda, M. I., & Dahlan, D. (2019). Proses Lelang Jabatan Eselon Ii Di Pemerintah Aceh Tahun 2017 Process Of Echelon Ii Auction In Aceh Government In 2017. September, 4, 16.
Kalangi, R. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. 2, 18.
Mius, A., Suradinata, E., Ilham, Muh., & Djaenuri, H. M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 49–73.
Nasution, A. S. A. (2018). Analisis Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Universitas Sumatera Utara.
Nengsih, F. W., & Syamsir, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Lelang Jabatan. JESS (Journal of Education on Social Science), 3(2), 124.
Nurprojo, I. S. (2014). Merit System Dan Politik Birokrasi Di Era Otonomi Daerah Merit System And Political Bureaucracy In The Era Of Regional Autonomy. 8, 8.
Nurwana, M. A. (2016). Evaluasi Lelang Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014 (Studi Penelitian pada Eselon III dan IV di Dinas Bina Marga Dan Dinas Pemuda dan Olahraga). Journal of Politic and Government Studies, 5(2).
Rafi Yahya, M., & Mutiarin, D. (2015). Model Lelang Jabatan Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy, 2(2).
Sakir, A. R. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Struktural Di Pemerintahan Kabupaten Bone. Universitas Hasanuddin Makasar.
Siregar, S., Nasution, I., & Muda, I. (2017). Peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil. 6(1), 7.
Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. 11(2).
Sudrajat, T. (2014). Eksistensi Kebijakan Pengisian Jabatan Struktural Dalam Kerangka Pengembangan Sdm Aparatur Berbasis Merit Existence Of Structural Position Placement In Order To Develop Apparatus Human Resource Based In Merit System. 8, 12.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (9th ed.).
Waloni, Y. I., Rorong, A. J., & Laloma, A. (2019). Penempatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Jabatan Struktural Di Dinas Sosial Kab. Kep. Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 5(75), 8.
Yusriadi, Y., & Misnawati, M. (2017). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 99.
https://doi.org/10.26858/jiap.v7i2.4954.
Zainal Abidin, T. (2020). Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara di Indonesia. JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 1(2), 65–77. https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2323.
