Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3416Keywords:
Government Ethics, Performance, Government OfficialsAbstract
Accelerating government ethics in bureaucracy is a very important thing for every government apparatus to realize. As a government administrator, you must be able to actualize ethical values in providing services to the community. The aim of this research is to examine and explain how to strengthe government ethical values as an effort to improve the performance of government officials. The method used in this writing is a qualitative method with a literature review study approach. The results of the discussion in this paper show that strengthening government ethics can be realized by internalizing Pancasila values for government officials. Pancasila, as a state ideology and also as a guideline for attitudes and behavior, needs to be synergized by the apparatus in the form of services to the community. Apart from that, it is urgent to implement bureaucratic culture reform by the government as the embodiment of professional and qualified bureaucrats.
References
Abas. (2020). Birokrasi Dan Dinamika Politik Local. Yogyakarta : CV. Lontar Mediatama
Asih Widi Lestari dan Dhika Bagus Wicaksono (2019). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Capacity Building) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ KPPN Kudus). Jurnal Reformasi, 9 (1): 76-81
Eka Putri Zulyani dan Geovani Meiwanda. Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 15 (1): 80-87
Dadang Sufianto. (2016). Etika Pemerintahan Indonesia. Bandung: Alfabeta
Denny Prasetya Anwar. (2022). Penegakan Etika Pemerintah Daerah Pasca Pembekuan Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Di Kota Solok. Journal of Policy, Governance, Development and Empowerment, 2 (1): 40-50
Erlina, Lies Arian, Eka Yulia Rahmah dan Sri Aulia Ulfah. (2019). Kajian Pancasila pada UndangUndang Pelayanan Publik. Laporan penelitian. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Hayat. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 08 (1): 1-23
Irawanto. (2015). Etika Aparatur Pelayanan Publik. Jurnal Reformasi, 5(2): 1-20
Ismail. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
Johan Bhimo Sukoco dan Wulan Kinasih. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Berbasis Paradigma New Public Service. Seminar Nasional: Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Kariem, M. Q & Afrijal (2021). Collaborative Governance pada RevitalisasiSungai Sekanak di Kota Palembang. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 6(3): 107-114
Kiki Endah. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan, 4(1): 141-151
Muhammad Thahir Haning. 2018. Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 4(1): 25-37
Mestita Mongilala, Ronny Gosal, Donald Monintja. (2019). Etika Pemerintahan Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Professional Di Kantor Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow. Jurnal Eksekutif, 3 (3): 1-11
Musri dan Rizki Afri Mulia. (2022). Etika Administrasi Publik. Jawa Tengah :Eureka Media Aksara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
Taufiq Effendi. (2005). Reformasi Budaya Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel, Transparan, Dan Berorientasi Kepada Pelayanan Publik. Orasi Ilmiah. STIA LAN Bandung. 133-142
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Wawanudin dan Rohidin Sudarno. (2018). Pelaksanaan Sistem Merit Dalam UU ASN, Wewenang KASN Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Yang Berpengaruh Terhadap Wewenang KASN. Jurnal Mozaik, 10(1): 26-40
