PERBANTUAN TNI KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v1i2.704Abstract
This study examines focus to TNI assistance to local authorities as Military Operations Other Than War (MOOTW). One of the main points that must be seen in the improvement of the defense sector is the assistance of TNI to local authorities. At the central level TNI considered could not political anymore, but doesnt mean that the military has no longer political interests. The starting point of this study was the question at a point in the task of Military Operations Other Than War (MOOTW) carried out according to TNI Law No.34/2004. The purpose of this study was to determine how the military politics in their assistance to local authorities.
Keywords : Military Operations Other Than War, Politics Military, Local GovernmentReferences
Asfar, Muhammad (ed). 2001. Restrukturisasi Koter : Peran TNI pasca Rezim Soeharto. Surabaya : Kelompok Kerja Demokrasi dan Pengembangan HAM dan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
Collins, John M. 2002. Military strategy : principles, practices, and historical perspectives. Potomac Books.
Crouch, Harold. 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta : Sinar Harapan.
Departemen Pertahanan. 2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta
Eko, Sutoro. 2000. Masyarakat Pascamiliter ; Tantangan dan Peluang Demiliterisme di Indonesia. Yogyakarta : IRE dan Pact Indonesia.
Fattah, Abdoel. 2005. Demiliterisasi Tentara ; Pasang Surut Politik Militer 1945-2004. Jakarta : LkiS
Hadiz, Vedi R. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective. California : Stanford University Press
Haramain, A. Malik. 2004. Gus Dur, Militer, dan Politik. Yogyakarta : LkiS
Huntington, Samuel P. 2003. Prajurit dan Negara; Teori dan Politik Hubungan Sipil Militer. Jakarta : Grasindo.
Kingsburry, Damien. 2003. Power Politics and The Indonesian Military. London : Routledge Curzon.
Mabes TNI AD. 2010. Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Operasi Militer Selain Perang. Buku 9 : Membantu Tugas Pemerintah di Daerah. Jakarta : Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Hukum.
O’Donnell, Guillermo et al (ed). 1993. Transisi Menuju Demokrasi : Tinjauan Berbagai Perspektif. Jakarta : LP3ES.
Perlmutter, Amos. 2000. Militer dan Politik. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Pramodhawardani, Jaleswari dan Andi Widjajanto (ed). 2007. Bisnis Serdadu; Ekonomi Bayangan. Jakarta : The Indonesian Institute.
Rinakit, Sukardi. 2005. The Indonesian Military After New Order. Singapore : Institute of South Asian Studies.
Robinson, Richard and Vedi R Hadiz. 2004. Reorganizing Power In Indonesia : The Politics of Oligarchy in Age Of Markets. London : Routledge Curzon.
Said, Salim. 2002.Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi. Jakarta : Aksara Karunia.
---------------. 2006. Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini, dan Kelak. Jakarta : Sinar Harapan
Samego, Indria (et al). 1998. Bila ABRI Menghendaki. Bandung : Mizan.
--------------------------. 1998. Bila ABRI Berbisnis. Bandung : Mizan.
Sundhaussen, Ulf. 1988. Politik Militer Indonesia 1945-1967; Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta : LP3ES.
Vatikiotis, Michael RJ. 1993. Indonesian Politics Under Suharto : Order Development and Pressure Changes. London : Routledge Curzon.
Tap MPR, dan Peraturan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960
Tap MPR RI Nomor VI Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. tentang Tentara Nasional Indonesia.
