Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan Mangrove di Kota Tanjungpinang)

Abstract

ABSTRACT

The Government of administration can not be separated of supervision. One of supervision undertaken by Governments in this time is the supervision of mangrove tree. Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang City is agencies who runs supervision of mangrove according to the legislation on environmental one of them is Undang-undang Number 32 of 2009 about Protection and Environmental Management and by law number 10 0f 2014 about Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. It is crucial as following sustainable development and also basically government that has responsibility in the supervision of mangrove, it begun with data of environment especially mangrove ecosystem. As part of that government should have data on board about mangrove. Additionally, government should have a partnership with community to do the planting mangrove that have been damagedm expected Dinas Lingkungan Hidup in Tanjungpinang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan in Kepulauan Riau Provincial and KPHP can do coordination in did routine patrol, and expected all Government that has responsibility in the supervision of mangrove can apply criminal sanctions expressly to anyone who does mangrove destruction. We can looking forward about dualism between provincial government and Tanjungpinang municipatility government regarding mangrove protection. However, it’s as a result of local government policy issuing by national government.

Keywords : local government, mangrove, policy, environment, monitoring

ABSTRAK

Penyelenggaran administrasi pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari pengawasan. Salah satu pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu pengawasan terhadap mangrove. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan instansi yang menjalankan pengawasan mangrove berdasarkan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERDA Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang. Hal ini begitu krusial sebagaimana diamanatkan pada konsep pembangunan berkelanjutan serta fungsi dasar dari pemerintahan yang sememangnya memiliki responsibilitas terhadap pengawasan dari ekosistem mangrove di Kota Tanjungpinang, dan memang mesti dimulai dari ketersediaan data yang menjadi sorotan selama proses penelitian ini dilakukan. Disamping itu juga, pemerintah daerah provinsi kepulauan riau dan pemerintah kota tanjungpinang mesti bekerjasama bersama komunitas untuk melakukan penanaman kembali terhadap lokasi-lokasi yang didalam rencana tata ruang dan wilayah menjadi kawasan lindung khsuusnya mangrove. , lalu diharapkan DLH Kota Tanjungpinang, DLHK Provinsi Kepulauan Riau maupun KPHP dapat melakukan koordinasi dalam melakukan patroli secara rutin dan terjadwal, serta diharapkan DLH Kota Tanjungpinang dan DLHK Provinsi Kepulauan Riau dapat bekerjasama dengan Satpol PP untuk menerapkan sanksi pidana secara tegas kepada siapapun yang melakukan perusakan mangrove. Kita bisa melihat bahwasanya terdapat dualism didalam kewenangan pemerintah daerah yang seolah melempar tanggung jawab urusan lingkungan hidup disebabkan oleh peraturan perundangan pemerintah daerah yang dihembuskan dari pemerintah pusat.

Kata kunci : pemerintah daerah, mangrove, kebijakan, lingkungan, pengawasan