Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022

Muhammad Quranul Kariem; Muhammad Iqbal

doi:10.36982/jpg.v8i1.2806

Authors

Muhammad Quranul Kariem Universitas Indo Global Mandiri
Muhammad Iqbal National Cheng Kung University

DOI:

https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2806

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh institusi legislatif. Fungsi pengawasan akan berdampak pada pembentukan â€˜check and balancesâ€™ yang baik untuk pemerintah. Komposisi dukungan politik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 yang cukup lemah, membuat intensitas pengawasan yang dilakukan oleh legislative menjadi cukup tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian Pustaka dengan menggunakan data-data sekunder dari sumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan jenis pengawasan apriori dan a-posteriori yang hampir seimbang, namun tidak adanya mekanisme kcontrol atas tindakan yang telah dilakukan, membuat pengawasan tersebut tidak dapat dinilai efektitasnya.

Kata Kunci :Â Pengawasan, DPRD, Kebijakan

Author Biographies

Muhammad Quranul Kariem, Universitas Indo Global Mandiri

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Iqbal, National Cheng Kung University

Department of Political Science

References

Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. Reformasi, 10 No, 1.

Adhitana, a., astrika, L., & Harsasto, P. (2018). FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016. Journal of Politic and Government Studies, 7(3), 181-190. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21130

Kariem, M. Q. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) terhadap Implementasi Keistimewaan. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 9(2), 61-81. https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.61-81

Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Yuridis UNAJA, 1(1), 55-72.

Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 4(1), 55-66.

Saputra, Y. (2019). Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 1(2), 86-107.

Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1), 160-173.

Sulaiman, King Faisal. (2017). Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya, Thafa Media : Yogyakarta

Syafiie, Inu Kencana. (2014). Proses Legislatif, Refika Aditama : Bandung

Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

DPRD Sumsel Kritik Kerusakan Jalan Nasional Palembang â€“ Musi Rawas, Gubernur: Selama Ini Memang Tambal Sulam, diakses : https://www.rmolsumsel.id/dprd-sumsel-kritik-kerusakan-jalan-nasional-palembang-musi-rawas-gubernur-selama-ini-memang-tambal-sulam, pada 20 Januari 2023

DPRD Sumsel Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ

TA 2020 Ke Gubernur Sumsel, diakses : https://sumselpost.co.id/2021/05/03/dprd-sumsel-serahkan-rekomendasi-terhadap-lkpj-ta-2020-ke-gubernur-sumsel/, pada 20 Januari 2023

Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel Kritik Pemprov Sumsel,

diakses : https://beritasebelas.id/fraksi-fraksi-di-dprd-sumsel-kritik-pemprov-sumsel/, pada 20 Januari 2023

Ketua DPRD Sumsel Kritik Pembangunan Jalan di

Palembang, diakses : https://www.rmolsumsel.id/ketua-dprd-sumsel-kritik-pembangunan-jalan-di-palembang, pada 20 Januari 2023

Komisi V DPRD Sumsel Pertanyakan Efektivitas Surat

Edaran Gubernur Sumsel Soal Belajar Daring, diakses : https://sumselpost.co.id/2021/01/14/komisi-v-dprd-sumsel-pertanyakan-efektivitas-surat-edaran-gubernur-sumsel-soal-belajar-daring/, 20 Januari 2021