Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Pelayanan SKCK dan SIM Pada Polres Kota Magelang)
DOI:
https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2882Abstract
Salah satu unsur untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik yakni kepuasan masyarakat. Organisasi apapun bentuknya wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, prima, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Terutama organisasi yang secara langsung bersentuhan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu organisasi publik pemerintah Indonesia yakni Polres Kota Magelang. Polres Kota Magelang memberikan erbagai macam pelayanan, diantaranya pelayanan pembuatan SKCK dan SIM. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, dan sebagai bahan masukan kepada Polres Kota Magelang dalam menyelenggarakan pelayanan public. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jumlah responden sebanyak 45 responden yang terbagi menjadi 100 responden pada unit layanan SIM, dan 45 responden pada unit layanan SKCK. Pengolahan data menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unit pelayanan. Penelitian ini menghasilkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit layanan SIM berada pada kategori sangat baik (A) dengan nilai IKM sebesar 90,27, sedangkan pada unit layanan SKCK berada pada kategori baik (B) dengan nilai IKM sebesar 86,21. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlu adanya peningkatan sosialisasi biaya pelayanan pada kedua unit layanan SIM dan SKCK, perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana, dan perlu adanya standar kepastian kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
Â
Kata Kunci : Indeks Kepuasan Masyarakat; Polres Kota Magelang; Survei Kepuasan Masyarakat.
References
Hardiyansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi,
Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Kerlinger, Fred, N. (1973). Foundation Of Behavioral Research, Second
Edition, New York University, Holt Reinhart and Winston. Inc, New
York.
Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia,
Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State� Jurnal Konstitusi,
(3), pp. 429-453.
Rahmayanti, I., Hakim, L., dan Febriantin, K. 2022. Implementasi Mal
Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bekasi. Jurnal Pemerintahan dan
Politik, 7(2), pp.50-55.
Ratminto dan Winarsih, A. S. (2008). Manajemen Pelayanan Publik
(Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan
Standar Pelayanan Minimal). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sandika, V., Canaldhy, R. S., dan Chandra, R. (2016). Kualitas Pelayanan
Terhadap Penyaluran Banuan Dana Kepada Tuna Daksa (Kaum Difabel)
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Palembang). Jurnal Pemerintahan
dan Politik, 1(1), pp. 39-45.
Sellang, K. (2016). Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan
Aplikasinya. Yogyakarta: Ombak.
Singarimbun, M., dan Efendi, S. (2006). Metode Penelitian Survai.
Jakarta: LP3ES.
Sukmiah, H. (2021). Memahami Etika Pelayanan Publik Dalam Persfektif
Paradigma Baru Administrasi Publik. Meraja Journal, 4(3), pp. 71-87.
Wakhid, A. A. (2017). Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal
TAPIs, 1(14) pp. 53-59.
Widjaya, A. A. D. (2016). Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Semarang: CV. Duta Nusindo.
Wulan, D. O., Wismaningtyas, T. A., Damayanti, A., dan Larasati, A.
(2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota. Jurnal Reformasi Administrasi, 9(2), pp. 134-138.
Yudiatmaja, W. E. (2020). Public Service Motivation and Service Quality of
Local Government Employees: A Moderated Mediation Analysis. Poliy
& Governance Review, 5(1), pp. 33-49.
